Pesan Menteri Nusron: Penataan SDM BPN untuk Percepat Pelayanan Publik

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penataan sumber daya manusia (SDM). Dalam pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bengkulu secara daring pada Rabu (11/12/2024), ia menyoroti pentingnya penyelarasan SDM dengan beban kerja dan kebutuhan masyarakat.

“Kantor Pertanahan yang tingkat pelayanannya rendah akan kita kurangi jumlah pegawainya. Sebaliknya, di kantor yang beban pelayanannya tinggi, pegawai akan ditambah agar pelayanan dapat dipercepat, ” jelas Nusron.

Menteri Nusron, yang baru menjabat selama 51 hari, menyebutkan bahwa 75-80% tugas pokok Kementerian ATR/BPN berfokus pada pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan dan peningkatan layanan menjadi prioritas utama.

“Isu mendasar dalam pelayanan publik adalah waktu. Proses yang terlalu lama sering menjadi keluhan masyarakat. Kita harus menjawab tantangan ini, ” tegasnya.

Selain penataan SDM, Menteri Nusron menyoroti perlunya pembaruan sistem melalui simplifikasi business process dan penguatan infrastruktur teknologi informasi (IT). Ia mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat terus berkembang, sehingga inovasi dan perbaikan sistem harus menjadi fokus utama.

“Mungkin proses bisnis kita sudah baik untuk kebutuhan lima tahun lalu. Namun, masyarakat terus berubah, dan kita harus terus mengembangkan diri agar pelayanan semakin cepat dan efisien, ” tambahnya.

Acara pengarahan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Iljas Tedjo Prijono, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Jonahar, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis, serta jajaran Kanwil dan Kantor Pertanahan dari Provinsi NTB dan Bengkulu.

Langkah strategis ini menunjukkan komitmen Nusron Wahid untuk menghadirkan reformasi di tubuh Kementerian ATR/BPN demi layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan. (Hendi)